marigoldandmars-Rentetan banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera memicu keprihatinan nasional. Tidak hanya menelan korban jiwa dan merusak permukiman, bencana ini juga memunculkan dugaan kuat adanya faktor kelalaian dan pelanggaran hukum.

Banjir Bukan Sekadar Bencana Alam

Dalam pernyataannya, Jaksa Agung menekankan bahwa banjir yang terjadi tidak sepenuhnya bisa di sebut sebagai musibah alam murni. Ada indikasi kuat bahwa bencana ini dipicu oleh:

• Alih fungsi hutan secara masif

• Pembalakan liar

• Aktivitas pertambangan dan perkebunan yang melanggar aturan

• Lemahnya pengawasan lingkungan di daerah rawan bencana

Menurutnya, kerusakan daerah aliran sungai (DAS) dan hutan lindung memperparah dampak curah hujan tinggi, sehingga air meluap dengan cepat dan menghantam kawasan pemukiman warga.

Kejaksaan Siap Turun Tangan

Jaksa Agung memastikan jajaran kejaksaan, baik di tingkat pusat maupun daerah, siap melakukan penyelidikan mendalam. Penegakan hukum akan di fokuskan pada:

• Korporasi yang di duga merusak lingkungan

• Izin usaha yang menyalahi aturan

• Oknum pejabat yang di duga lalai atau menyalahgunakan kewenangan

Ia menegaskan, siapa pun yang terbukti bertanggung jawab akan diproses hukum tanpa pandang bulu.

Kerugian Negara dan Penderitaan Rakyat

Banjir di Sumatera tidak hanya menyebabkan kerugian material, tetapi juga:

• Memaksa ribuan warga mengungsi

• Merusak lahan pertanian dan sumber mata pencaharian

• Menghancurkan infrastruktur publik

• Mengancam kesehatan masyarakat